Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat bank pada Jumat (19/5/2023).
Keempat bank itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT. Bank Central Asia Tbk.
Penandatanganan PKS dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan pemberlakuan tarif pada program penyediaan layanan angkutan umum massal dengan skema Buy The Service (BTS) di Kota Bogor.
Bertempat di kantor Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Agung Raharjo, Group Head Transaction Banking Retail Sales Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Thomas Wahyudi, Senior Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Mesah Roni Ginting, Executive Vice President PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dhoni Ramadi, dan Adviser Business Solution Management PT Bank Central Asia Tbk. Tommy Kurniawan Purnomo.
Agung Raharjo menyatakan, penandatanganan PKS mengenai integrasi sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu uang elektronik pada program pemberian subsidi angkutan umum dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menggunakan layanan angkutan umum melalui program pemberian Subsidi Angkutan Umum dengan Skema Pembelian Layanan.
“Saya berharap dengan adanya kerja sama ini akan dapat memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna layanan angkutan umum dengan Skema Pembelian Layanan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, khususnya yang saat ini telah berjalan di Kota Bogor, yaitu Biskita Trans Pakuan dalam melakukan transaksi pembayaran tiket menggunakan kartu uang elektronik.” jelasnya.
Agung juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pihak perbankan yang telah mendukung terlaksananya amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Atas Layanan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (Buy The Service) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
“Saya atas nama BPTJ menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan perbankan, yang telah membuat kerja sama ini dapat terwujud. Besar harapan saya kerja sama yang telah ditandatangani hari ini akan berjalan dengan lancar dan sukses di kemudian hari, serta mencapai tujuan yang telah disepakati dan diharapkan bersama” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Angkutan BPTJ Tatan Rustandi juga menyampaikan kolaborasi dengan empat bank tersebut diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam pelayanan kepada masyarakat dan dengan terselenggaranya kerja sama ini diharapkan juga dapat meningkatkan transparasi pembayaran.
“Metode pembayaran menggunakan kartu elektronik ini penting karena di era digitalisasi ini kita harus melakukan transparansi pendapatan dari tarif yang ditarik masyarakat. Untuk ke depannya kami juga akan mempersiapkan sistem pembayaran menggunakan metode QRIS untuk semakin memudahkan masyarakat,” ungkap Tatan.
Dimulainya pemberlakuan tarif Rp4.000 untuk Biskita Trans Pakuan mulai Sabtu (20/5/2023) diperkirakan sedikit berpengaruh terhadap kuantitas penumpang, karena masyarakat membutuhkan masa adaptasi dan akan kembali normal setelah beberapa waktu ke depan. BIG
