Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dedy Supriyadi didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Jaoharul Alam menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri secara Virtual di Command Center, Diskominfosantik, Komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.
“Berdasarkan rapat tersebut, inflasi di Kabupaten Bekasi masuk ke peringkat 9 dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat,” katanya.
Peringkat tersebut, lanjut Jaoharul, masih dalam kategori aman terkendali. Kabupaten Bekasi tidak menjadi perhatian khusus pihak Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan kondisi inflasi.
“Kabupaten Bekasi tingkat inflasinya di peringkat 9 di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Bukan yang tertinggi,” jelasnya.
Hasil kajian, untuk wilayah Kabupaten Bekasi memiliki komponen pangan yang sangat berpengaruh terhadap inflasi.
Pertama, yakni beras, lalu bawang merah, bawang putih dan minyak goreng. “Untuk komponen tersebut, stok aman.”
Komponen lainnya adalah cabai, Kabupaten Bekasi diarahkan untuk bekerjasama dengan daerah penghasil, salah satunya Garut.
“Kekurangan stok cabai, sehingga kita diperintahkan untuk bekerja sama dengan Kabupaten Garut yang memiliki kelebihan stok pangan cabai. Kita diminta untuk mengatur distribusinya sehingga stok kita bisa menekan laju inflasi,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini ada kebijakan PPN barang mewah sebesar 12%.
Dalam hal ini, Jaoharul memastikan, kebijakan PPN tidak akan berimplikasi secara signifikan terhadap inflasi daerah, karena komponen pangan bukan yang termasuk dalam PPN barang mewah sebesar 12%.
“Komponen – komponen inflasi tidak terkena PPN 12% seperti minyak, beras dan cabai. Sampai sejauh ini PPN tersebut belum berimplikasi secara signifikan terhadap inflasi daerah,” ungkapnya. BIG
