Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyalurkan insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Kabupaten Bogor.
Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Jabar Dedi Taufik menyatakan, insentif tersebut bagian dari komitmen dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui pembangunan wisata Lido sebagai KEK Nasional.
“Kebijakan itu sejalan dengan keinginan dari pemerintah pusat, termasuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang ingin menumbuhkan kembali industri pariwisata,” jelasnya, beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan oleh Dedi usai mendampingi Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum meninjau proyek Lido, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Adapun insentif yang diberikan berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah yang meliputi beberapa jenis pajak sesuai dengan kewenangan daerah.
“Pajak kendaraan bermotor, alat berat dan pajak air permukaan itu diberikan secara bertahap. Contoh besarannya mulai dari 50%, tapi angka itu bisa berkurang seiring dengan berjalannya proyek,” ujar Dedi.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pengurangan hingga keringanan pajak pun berlaku juga untuk retribusi yang mencakup izin mempekerjakan tenaga asing.
“Retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing akan diberikan keringanan pajak sekitar 50% dan angkanya bisa turun seiring waktu,” kata Dedi.
KEK Lido memiliki luas area 1.040 hektare telah ditetapkan sebagai KEK Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021.
Sesuai dengan rencana, kata Dedi, realiasi investasi di KEK Lido pada tahun 2024 sebesar US$2,4 miliar atau Rp32 triliun. Rencana investasi ini akan menyerap 29.545 orang tenaga kerja.
“KEK Lido diharapkan dapat memenuhi target lima tahun dengan menyerap tenaga kerja hingga mencapai 21.154 orang, di mana saat ini sudah terserap hampir sebanyak 1.192 tenaga kerja,” tuturnya. BIG
