Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi kondisi global saat ini, bukan menjadi suatu pilihan namun menjadi suatu keharusan.
Bukan tidak lain, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi maupun pelayanan publik yang mampu meningkatkan efektifitas dan efesiensi layanan pemerintahan.
Demikian hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatra Barat, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Prov Sumbar Andri Yulika, saat membuka acara Asistensi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Se-Sumbar di Mercure Hotel, Kota Padang, Kamis (25/5/2023).
“Salah satu tujuan utama SPBE adalah mengintegrasikan data, informasi, dan aplikasi menjadi satu. Sehingga tidak ada lagi duplikasi aplikasi,” ujar Andri dalam situs sumbarprov.go.id.
Menurutnya, dengan segera di susunnya Arsitektur SPBE dapat memudahkan pemberian layanan pemerintah yang terintegrarsi kepada masyarakat.
Untuk itu, Pemprov Sumbar mendorong dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
Hal tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saya harap peserta serius mengikuti Bimtek ini, dan segera beradaptasi dengan Arsitektur SPBE tersebut, demi memudahkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efesien,” tutur Andri.
Sementara itu, sebagai salah satu narasumber, Sammy Primadi Bakrie menjelaskan, terdapat enam poin pentingnya birokrasi pemerintahan digital demokrasi di antaranya pembangunan layanan digital berbasis masyrakat dan penyederhanaan proses bisnis menuju Layanan Digital.
“Selama ini website pemerintah masih terkesan kaku dan sulit. Bagi masyarakat mereka tidak mau yang rumit dan bahkan tidak user friendly,” jelasnya. BIG
