Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mencanangkan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Imunisasi Kejar dan Population Clock Bersama Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Gedung Wisma Perdamaian, Semarang.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jateng Yunita Dyah Suminar menyatakan, dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Strategi Nasional (Stranas) dalam upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya adalah tercapainya imunisasi dasar lengkap bagi anak berusia di bawah lima tahun.
Dia menambahkan, pandemi Covid-19, mengakibatkan pelaksanaan imunisasi rutin tidak dapat berjalan dengan optimal.
Data beberapa tahun terakhir, menunjukkan terjadinya penurunan cakupan imunisasi rutin, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan, yang cukup signifikan.
“Dampak dari penurunan cakupan tersebut dapat kita lihat dari adanya peningkatan jumlah kasus PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi), dan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) PD3I, seperti campak, rubela dan difteri di beberapa wilayah,” kata Yunita.
Menurutnya, upaya penting dalam mencapai eliminasi campak – rubela/CRS, selain penguatan imunisasi rutin, juga dengan melaksanakan pemberian imunisasi tambahan campak rubela.
Dia menjelaskan, selain itu juga dilaksanakan pemberian imunisasi Human Papiloma Virus (HPV) untuk mencegah terjadinya penyakit kanker servic yang sifatnya massal, dan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya bagi sasaran prioritas yang telah ditetapkan.
Yunita menuturkan, untuk menekan KLB PD3I dibutuhkan upaya kolaboratif terintegrasi, yang dapat mengharmonisasikan kegiatan imunisasi tambahan dan imunisasi kejar, guna menutup kesenjangan imunitas di masyarakat, yang dilakukan melalui kegiatan BIAS.
Kegiatan BIAS, lanjutnya, adalah upaya pemberian imunitas rutin yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi kegiatan imunisasi tambahan berupa pemberikan satu dosis imunisasi campak – rubela secara massal, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya kepada sasaran Kelas 1 anak Sekolah Dasar (SD) sederajat.
Selanjutnya, kegiatan BIAS juga meliputi kegiatan imunisasi tambahan berupa pemberian satu dosis imunisasi HPV, yang diberikan pada sasaran anak perempuan di Kelas 5 dan Kelas 6 SD atau sederajat.
Tidak hanya itu, BIAS juga meliputi kegiatan imunisasi tambahan berupa pemberian satu dosis imunisasi DT untuk sasaran Kelas 1 SD sederajat dan imunisasi Td untuk sasaran semua anak Kelas 2 dan Kelas 5 SD atau sederajat.
“Masyarakat bisa memanfaatkan itu. Anak-anaknya bisa dikasih tahu untuk bisa mengikuti,” ujar Yunita.
Untuk imunisasi dasar lengkap, dia menambahkan, pihaknya mengupayakan percepatan pemenuhan target melalui imunisasi Kejar.
“Tentu ini adalah upaya kita untuk mengedukasi masyarakat, berkaitan dengan imunisasi. Karena sebetulnya ada PD3I. Kalau dia imunisasi, maka harapannya anak tidak kena penyakit,” tuturnya.
Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Jateng Shinta Nana Sudjana menuturkan, BIAS adalah kegiatan nasional, meliputi pemberian imunisasi pada anak usia SD/MI sederajat, yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada Agustus untuk imunisasi Campak Rubela (MR) dan HPV, serta pada November untuk imunisasi DT dan TD.
“Untuk capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) melalui laporan online Aplikasi Sehat Indonesiaku (Asik) dari Januari – Juni 2024 baru mencapai 38,62%, dan baru lima kabupaten/ kota yang sudah mencapai target IDL, yaitu Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Demak, dan Kota Salatiga,” tuturnya.
Untuk kabupaten/kota yang belum mencapai target, Shinta minta agar melakukan imunisasi kejar dan sweeping, sedangkan capaian imunisasi pada anak sekolah dasar di Jawa Tengah pada 2023 sudah mencapai target di atas 95%.
Dia menuturkan, imunisasi dapat berjalan dengan baik dan berhasil dengan baik, apabila ada peran dukungan dan fasilitasi dari berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun sektor nonpemerintah, LSM dan mitra kerja.
“Untuk itu, saya minta, kita semua dapat bersinergi guna menyukseskan BIAS dan Imunisasi Kejar, bersinergi dengan BKKBN melalui inovasi Population Clock, yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat dan pengambil kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, tema Population Clock diangkat agar masyarkat bisa tahu setidaknya jumlah penduduk.
Jika sudah tahu, lanjutnya, isu selanjutnya bisa masuk seperti isu pendidikan, kesehatan, stunting, dan lainnya.
“Ketika masyarakat, termasuk pemerintah, mulai peduli dengan isu kependudukan, ketika mereka merencanakan pembangunan di daerah masing-masing, maka kependudukan menjadi tema utamanya. Karena penduduk menjadi objek sekaligus subjek dari pembangunan,” kata Bonivasius. BIG
