Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta yang dihadiri Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nurchaidir memunculkan kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah dengan dihadiri jajaran Kepala Daerah, baik secara virtual maupun langsung dan pemangku kepentingan terkait pada Selasa (29/4/2025).
Bupati Bekasi Ade menjelaskan, pada program Rutilahu, Pemkab Bekasi memperbaiki rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak huni.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nurchaidir menambahkan, Pemkab Bekasi akan meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian PKP dalam mempermudah penyediaan Program Tiga Juta Rumah.
Dengan begitu, lanjutnya, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bekasi bisa segera memiliki hunian yang layak dan memadai.
“Hambatannya banyak masyarakat yang hak milik tanahnya belum jelas. Harapannya dari pemerintah pusat bisa berkolaborasi dengan kami dalam mengupayakan program tersebut,” katanya.
Sementara itu, Wamen Fahri Hamzah menuturkan, Program Tiga Juta Rumah merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk membenahi persoalan perumahan dan kawasan permukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah pusat telah menyiapkan beberapa langkah yang dapat mendukung pembangunan perumahan, salah satunya dengan memanfaatkan lahan milik negara.
Pada kawasan perkotaan, pemerintah akan membangun rumah vertikal karena keterbatasan lahan.
Pembangunan rumah vertikal akan menggunakan tanah – tanah negara di dalam kota. Sementara, pada daerah pedesaan akan berfokus pada renovasi rumah dengan melibatkan koperasi dan BUMDes. BIG
