Sejak dilantik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten pada Kamis, (12/5/2022), banyak capaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten.
Banyak program sudah dilaksanakan oleh Al Muktabar dalam melaksanakan penugasan atau mandatory Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, basis dasar kerja Al Muktabar termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang di antaranya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Merupakan penjabaran dari visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang akan diselesaikan sampai masa jabatannya berakhir.
Selama hampir satu tahun mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur Banten, banyak capaian dan raihan atas kinerja program Pemprov Banten.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023, RKPD Tahun 2023 mengusung tema Memperkuat Daya Saing Daerah Untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Fondasi Tahap Modernisasi.
Sementara itu, empat prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2023 adalah Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dan Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain itu, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, Pemprov Banten mengalokasikan belanja fungsi pendidikan sebesar 26,77% dari ketentuan paling sedikit 20% dari total belanja daerah, kemudian alokasi anggaran kesehatan sebesar 14,36% dari ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja APBD di luar gaji.
Selain itu, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 41,45% dari ketentuan minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah.
Pemprov Banten juga siap menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024, hingga kesiapan data kependudukan untuk data pemilih.
“Salah satu tugas saya adalah menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Kita Provinsi pertama yang memiliki Perda Pembentukan Dana Cadangan,” ungkap Al Muktabar dalam situs bantenprov.go.id.
Sementara itu, terkait dengan penugasan/mandatory sebagai Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar menjelaskan, penanganan stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan Bangga Buatan Indonesia/Bangga Berwisata di Indonesia sudah masuk dalam agenda kerja Tahun 2023.
Hal itu juga tercermin pada capaian indikator makro Provinsi Banten saat ini. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada Triwulan I usai pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus meningkat dimana secara Year on Year (y-o-y) tumbuh sebesar 4,68% dibandingkan dengan Triwulan IV/2022.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2023 turun menjadi 7,97% atau turun 0,56% dibanding periode Februari 2022.
Angka Kemiskinan dari tahun ke tahun turun 0,25% atau menjadi 6,24% pada September 2022.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten pada Tahun 2022 mencapai 73,32 masuk pada level atau kategori tinggi.
Gini Rasio pada September 2022 di angka 0,377. Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2023 di angka 104,57%.
Angka inflasi y-on-y pada April 2023 Provinsi Banten berada pada 3,77% atau di bawah angka inflasi Nasional yang mencapai 4,33%.
Berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka stunting Provinsi Banten turun 4,5% menjadi 20% dari 24,5% di tahun 2021.
Pada Tahun 2022, angka stunting nasional mencapai 21,6%, artinya angka stunting Provinsi Banten dibawah rata-rata nasional.
Dalam tata kelola keuangan, Pemprov Banten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Menjadikan Pemprov Banten tujuh kali berturut-turut sejak LKPD Tahun Anggaran 2016 meraih opini WTP.
Saat ini, Pemprov Banten terus berupaya untuk mencapai target kinerja pembangunan di Provinsi Banten.
Capaian indikator makro hingga raihan penghargaan yang diraih oleh Pemprov Banten menjadi bagian indikator keberhasilan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten. BIG
