Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan pengarahan kepada pegawai Kemenhub yang ada di seluruh Indonesia dalam rangka menyusun rencana tersebut, Jumat (10/2/2023).
Rapat koordinasi (Rakor) ini turut dihadiri Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Siahaan, 37 perwakilan Bappeda, 37 perwakilan Dishub Provinsi, dan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menhub mengatakan akan terus mendorong pendanaan kreatif (creative financing), untuk mengatasi keterbatasan pendanaan melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).
Sejumlah pendanaan kreatif dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, dan investasi swasta murni.
Selain itu, Menhub juga terus mendorong untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU).
“Kedepan, pendanaan kreatif akan terus ditingkatkan dan kami akan mengkreasikan potensi aset negara seperti terminal, stasiun, bandara dan pelabuhan agar lebih optimal,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu menegaskan, peranan Kemenhub dalam pemulihan ekonomi sangat krusial.
“Dengan tersedianya moda transportasi yang saling terhubung dapat membantu pemulihan ekonomi. Konektivitas menjadi vital,” ungkapnya.
Sri Mulyani meminta seluruh jajaran Kemenhub dapat memanfaatkan APBN secara optimal, yang dapat menghasilkan infrastruktur transportasi yang dapat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat.
Menkeu mengapresiasi kerja sama yang baik yang dilakukan Kemenhub dalam pemanfaatan APBN dalam proyek pembangunan Kereta Api (KA) Makassar-Parepare.
“Akhirnya Sulawesi memiliki kereta api pertamanya. Jadikan proyek ini sebagai evaluasi dan perhatikan sisi-sisi yang bisa diefisienkan,” tuturnya.
Menkeu juga meminta jajaran Kemenhub yang membuat kebijakan, agar tidak salah berpikir yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang salah. “Pikirkan konsekuensi dari tiap langkah yang diambil.”
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengingatkan jajaran Kemenhub untuk memperhatikan aset-aset negara, dalam hal ini infrastruktur transportasi yang sudah ada.
“Aset yang berasal dari APBN jangan dibiarkan tidur. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi sesuai Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp711 triliun, dengan pendanaan dari APBN sebesar Rp340,16 triliun.
Sementara itu, sisanya Rp370,84 triliun akan didorong melalui pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran BUMN, SBSN, serta investasi swasta murni.
Adapun pendanaan kreatif dilakukan untuk infrastruktur yang strategis dan bernilai ekonomis tinggi, sedangkan pendanaan APBN melalui rupiah murni, PNBP dan BLU, difokuskan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan dan pendanaan infrastruktur di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang secara finansial tidak menguntungkan, dengan tujuan pemerataan pembangunan.
Dari tahun ke tahun, sumber dana PNBP dan BLU di lingkungan Kemenhub mengalami peningkatan.
Pada tahun 2020, persentase sumber dana PNBP terhadap total pagu anggaran adalah 8,23%, tahun 2021 sebesar 9,72% dan tahun 2022 sebesar 11,31%.
Sumber dana BLU pada tahun 2020 sebesar 3,46%, tahun 2021 sebesar 3,71% dan tahun 2022 sebesar 4,80%.
PNBP dan BLU akan terus dioptimalkan sebagai salah satu instrumen pendanaan melalui APBN, dengan mengedepankan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Arah kebijakan dan program kerja Kemenhub 2024 akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2024, dengan anggaran infrastruktur diarahkan untuk menyediakan layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta dukungan pemulihan ekonomi.
Selain itu, Kemenhub juga siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, pemindahan IKN tahap awal dan keberlanjutan pembangunan.
Adapun kebijakan yang akan dilakukan yaitu: penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas yang mendukung kawasan industri, serta pariwisata.
Kemudian, melakukan kegiatan padat karya untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional, meningkatkan konsistensi pelayanan sarana dan prasarana transportasi, serta penyelesaian kegiatan prioritas. BIG
