Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur Tahun Anggaran 2023, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng.
LHP itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK Jateng Hari Wiwoho, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, baru-baru ini.
Nana menilai, penyerahan LHP memiliki nilai penting bagi para pengguna anggaran, karena dapat menjadi acuan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan.
“LHP merupakan bagian dari upaya kita, untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, tertib, berwibawa, dan akuntabel,” ujarnya.
Nana menyampaikan terima kasih kepada BPK, yang selama ini berperan penting sebagai pengawas keuangan. Peran itu sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan.
Menurutnya, kemitraan yang dibangun antara Pemprov Jateng dan BPK, membuahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jateng.
Melalui kemitraan yang baik, Jateng juga berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian hingga 12 kali berturut-turut.
“Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan seluruh pemerintah daerah di Jateng, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Nana.
Dia mengungkapkan, sesuai data penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, Pemprov Jateng sudah mencapai 94,4%.
Meski penyelesaian tindak lanjutnya sudah termasuk tinggi, Pemprov Jateng tetap mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melaksanakan, agar segera memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Dalam kesempatan itu, Nana berharap, kegiatan pemeriksaan BPK akan berdampak pada percepatan perbaikan tata kelola pemeirntahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. BIG
