Demi terwujudnya penyelenggaraan transportasi penyeberangan yang lebih baik, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno meminta Dewan Perwakilan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) sebagai mitra kerja pemerintah, untuk lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan di wilayah terpencil, tertinggal dan terluar (3TP), serta kawasan wisata.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional Gapasdap ke-II periode kepengurusan 2021-2026 di Yogyakarta, Rabu (12/7/2023).
Rapat ini mengusung tema Restrukturisasi Tata Kelola Pelayanan dan Keselamatan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
“Diselenggarakannya kegiatan ini adalah dengan tujuan tertentu untuk kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pariwisata, agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional,” jelas Dirjen Hendro.
Angkutan penyeberangan memiliki peranan yang sangat strategis. Sebagai sarana transportasi, angkutan penyeberangan mampu melayani masyarakat dengan kapasitas super massal (Mass Transport Capasity), terjadwal tepat waktu 24 jam sehari, tujuh hari seminggu.
Dapat dikatakan, moda angkutan penyeberangan adalah sebuah moda yang tidak tergantikan oleh moda angkutan yang lain.
Selain sebagai sarana transportasi, angkutan penyeberangan memiliki fungsi sebagai infrastruktur (pengganti jalan/jembatan) di negara maritim.
Menyambungkan ruas jalan di daratan yang terpisah oleh lautan. Angkutan penyeberangan menjadi jembatan bergerak yang mendukung mobilitas kendaraan penumpang maupun barang.
Dengan peran yang strategis tersebut, maka sudah selayaknya sektor industri angkutan penyeberangan mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo menjelaskan, dalam Rakernas Gapasdap kali ini juga akan dilakukan penandatanganan Naskah Deklarasi Keselamatan oleh seluruh stakeholder angkutan penyeberangan, dengan harapan semua akan berkomitmen dalam mewujudkan keselamatan dalam industri angkutan penyeberangan.
“Kami melihat bahwa tantangan kedepan transportasi SDP semakin berat dengan berbagai masalahnya baik yang terkait dengan kepengusahaan, keselamatan, maupun munculnya kebijakan-kebijakan yang kontra produktif terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif,” tuturnya.
Selain itu, Khoiri juga menyinggung tata kelola untuk angkutan sungai dan danau di Indonesia, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
Menurutnya angkutan sungai jika dikelola secara baik, maka akan bisa menjadi infrastruktur yang bisa menggantikan fungsi jalan raya baik sebagai angkutan barang maupun penumpang.
Pada akhirnya akan mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan dan juga mengurangi cost perawatan jalan. Sebagai contoh Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat memiliki panjang 1.143 km dan yang dapat dilayari sepanjang 942 km.
Melalui kegiatan ini diharapkan Gapasdap dapat memberikan saran, ide, gagasan serta terobosan baru agar mampu menghadapi tantangan diindustri penyeberangan.
Namun, tetap memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pelayaran sehingga dapat bersaing dengan moda transportasi lain.
Turut hadir dalam kegiatan itu antara lain Plt Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Bambang Siswoyo, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi, Ketua Dewan Penasehat DPP Gapasdap Bambang Harjo Soekartono, sejumlah pejabat terkait lainnya, serta perwakilan undangan dan peserta rakernas
